Jammu & Kashmir — Otoritas keamanan India melakukan tindakan tegas terhadap jaringan teroris di wilayah Jammu dan Kashmir (J&K) dengan meratakan lima rumah milik militan yang terlibat dalam aktivitas terorisme. Langkah ini dilakukan hanya beberapa hari setelah serangan mematikan yang terjadi di Pahalgam, Anantnag, yang menewaskan dua personel keamanan dan melukai beberapa lainnya.
Menurut sumber kepolisian, rumah-rumah tersebut dihancurkan di berbagai distrik termasuk Pulwama, Shopian, Kulgam, dan Baramulla. Semua properti yang diratakan diyakini milik individu yang memiliki hubungan langsung dengan kelompok teroris, atau telah digunakan sebagai tempat perlindungan bagi militan.
“Ini adalah pesan yang jelas bagi siapa pun yang mencoba membantu atau memberikan perlindungan kepada teroris. Tidak akan ada toleransi,” ujar seorang pejabat senior kepolisian yang terlibat dalam operasi tersebut.
Tindakan penghancuran ini diambil setelah penyelidikan forensik dan intelijen mendalam mengaitkan rumah-rumah tersebut dengan kegiatan militan. Dalam salah satu kasus, sebuah rumah terbukti digunakan sebagai titik perencanaan serangan terhadap konvoi pasukan keamanan di wilayah selatan Kashmir.
Serangan Pahalgam sendiri terjadi saat patroli pasukan gabungan CRPF dan Polisi J&K disergap oleh militan bersenjata di area hutan yang rawan. Dua personel gugur dalam baku tembak, dan tiga lainnya mengalami luka serius. Setelah serangan itu, operasi pencarian besar-besaran digelar, memicu pengungkapan jaringan dukungan lokal yang kuat.
Pihak berwenang menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya bentuk balasan, melainkan upaya sistematis untuk melemahkan infrastruktur pendukung terorisme yang selama ini menyulitkan penegakan hukum di wilayah tersebut.
Di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut, pemerintah negara bagian menyerukan ketenangan dan mendesak masyarakat untuk tidak mendukung unsur-unsur yang mencoba menggoyahkan kedamaian. “Kami tidak melawan warga sipil. Tapi kami akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang melindungi mereka yang ingin menyebar kekacauan,” tambah pejabat tersebut.
Langkah ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Beberapa mendukung kebijakan keras pemerintah terhadap terorisme, sementara sebagian lainnya menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam prosesnya.
