Pendahuluan
Pemerintah Pusat India menyampaikan kepada pengadilan bahwa penetapan tarif pajak untuk air purifier sepenuhnya berada dalam kewenangan GST Council. Pernyataan ini menegaskan kembali kerangka konstitusional dan hukum yang mengatur perpajakan tidak langsung di India, sekaligus menekankan batasan peran pengadilan dalam ranah kebijakan pajak.
Latar Belakang Perkara
Perkara ini muncul dari gugatan hukum yang mempertanyakan besaran tarif Goods and Services Tax (GST) atas air purifier. Para pemohon berpendapat bahwa air purifier merupakan perangkat yang berkaitan dengan kesehatan karena membantu mengurangi dampak polusi udara, sehingga seharusnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah.
Mereka menilai bahwa tarif pajak yang tinggi dapat membatasi akses masyarakat terhadap perangkat penunjang kesehatan, khususnya di wilayah dengan tingkat pencemaran udara yang tinggi.
Sikap Pemerintah di Hadapan Pengadilan
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Pusat menegaskan bahwa penetapan tarif GST tidak ditentukan secara sepihak oleh kementerian atau lembaga tertentu. Tarif tersebut ditetapkan melalui mekanisme kolektif oleh Dewan GST, yang merupakan badan konstitusional.
Pemerintah juga menekankan bahwa pengadilan tidak seharusnya mengarahkan perubahan tarif pajak, karena hal itu akan melampaui kewenangan yudisial dan masuk ke wilayah kebijakan fiskal yang menjadi ranah lembaga khusus. Setiap perubahan klasifikasi atau penyesuaian tarif harus melalui pembahasan dan rekomendasi Dewan GST.
Peran Dewan GST
Dewan GST berfungsi sebagai badan pengambil keputusan tertinggi dalam hal kebijakan GST, termasuk penentuan tarif, pemberian pengecualian, serta klasifikasi barang dan jasa. Struktur Dewan ini mencerminkan prinsip federalisme kooperatif, dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan pemerintah negara bagian.
Dengan menyatakan bahwa tarif pajak air purifier merupakan kewenangan eksklusif Dewan GST, Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus ditetapkan melalui proses musyawarah dan konsensus, bukan melalui intervensi pengadilan.
Implikasi Pernyataan Pemerintah
Apabila argumentasi Pemerintah diterima, hal ini akan memperkuat prinsip hukum yang telah lama berlaku: pengadilan berwenang menilai konstitusionalitas undang-undang pajak, tetapi tidak berwenang menentukan atau mengubah besaran tarif pajak.
Bagi konsumen dan pelaku industri, hal ini berarti bahwa setiap kemungkinan penurunan tarif GST untuk air purifier harus ditempuh melalui jalur kebijakan dan pembahasan di Dewan GST, bukan melalui putusan pengadilan.
Penutup
Pernyataan Pemerintah Pusat kepada pengadilan menegaskan batas yang jelas dalam sistem tata kelola perpajakan India. Meskipun isu kesehatan publik dan lingkungan dapat menjadi pertimbangan penting dalam diskusi kebijakan, kewenangan untuk menetapkan atau merevisi tarif GST atas air purifier tetap berada sepenuhnya di tangan Dewan GST. Setiap perubahan kebijakan harus lahir dari proses kelembagaan yang sah, bukan dari arahan yudisial.
