Kisruh internal di lingkungan peradilan tertinggi kembali mencuat setelah Ketua Mahkamah Agung (Chief Justice) harus turun tangan terkait tiga perintah kontroversial yang dikeluarkan oleh seorang hakim senior. Langkah intervensi ini jarang terjadi dan menimbulkan sorotan publik, karena menyangkut soal integritas serta tata kelola pengadilan tertinggi di negara tersebut.
Tiga Putusan Bermasalah
Menurut sumber internal, setidaknya ada tiga putusan yang dianggap bermasalah:
- Perintah mendesak sidang khusus tanpa koordinasi
Hakim tersebut memerintahkan sidang kilat terhadap sebuah perkara sensitif yang seharusnya diputuskan melalui panel lebih besar. Keputusan sepihak ini dipandang menyalahi prosedur administrasi pengadilan. - Instruksi kepada lembaga eksekutif
Dalam perkara kedua, hakim mengeluarkan instruksi langsung kepada sebuah kementerian terkait kebijakan publik, padahal kewenangan itu dianggap berada di luar batas ruang lingkup perkara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tumpang tindih antara kekuasaan kehakiman dan eksekutif. - Penangguhan keputusan pengadilan lebih tinggi
Paling kontroversial, hakim tersebut berusaha menunda eksekusi putusan yang sebelumnya sudah diketok oleh majelis yang lebih besar. Tindakan ini dinilai berpotensi mencederai hierarki internal dan prinsip finalitas putusan.
Mengapa Chief Justice Turun Tangan
Chief Justice memiliki tanggung jawab menjaga disiplin, konsistensi, dan wibawa lembaga peradilan. Intervensinya kali ini lebih berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang agar tidak terjadi preseden buruk. Bila putusan-putusan itu dibiarkan, publik dapat menilai pengadilan sebagai lembaga yang tidak solid dan bahkan saling bertentangan.
Selain itu, Chief Justice juga harus melindungi prinsip collegiality—yakni bahwa keputusan di tingkat tertinggi seharusnya dibuat melalui musyawarah dan konsensus, bukan berdasarkan manuver personal.
Implikasi Bagi Dunia Peradilan
Kasus ini memperlihatkan bagaimana dinamika internal di mahkamah agung bisa berimbas pada kepercayaan publik. Tiga putusan yang ditarik kembali memperlihatkan adanya kebutuhan reformasi tata kelola internal, termasuk pembagian wewenang dan sistem kontrol yang lebih jelas.
Meski kontroversial, langkah Chief Justice dinilai tepat karena bertujuan mengembalikan kepercayaan pada sistem hukum. Ia mengingatkan kembali bahwa setiap hakim, seberapapun seniornya, tetap terikat pada prinsip kolektifitas dan aturan main yang telah disepakati.
Intervensi Chief Justice dalam tiga putusan tersebut menjadi alarm penting bagi dunia peradilan. Peristiwa ini menegaskan bahwa menjaga kesatuan lembaga lebih utama dibanding kepentingan personal. Pada akhirnya, kredibilitas pengadilan tertinggi hanya bisa bertahan bila prinsip keadilan berjalan seiring dengan disiplin institusional.
